DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Hari : Kamis
Tanggal : 5 Februari 2026
Pukul : 10.05 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Bupati Asahan

Adapun statemen tuntutan aksi sbb :
1. Tidak di rumahkan Guru Honorer dan tendik non Data Base Kab. Asahan.

2. Memperdayakan Guru Honorer tanpa ada pemberhentian dengan memberikan kejelasan terkait status yang berhubungan dengan Dana Sertifikasi.

3. Honorer dan Tendik yang tidak memiliki sertifikasi agar tetap mendapat gaji dari Dana Bos.

4. Memperhatikan Guru yang belum masuk Dapodik dan sudah bekerja lebih dari 2 Tahun secara berturut-turut.

V. Massa Unjuk Rasa di terima oleh Wakil Bupati Asahan Bapak Rianto, S.H.,M.A.P menyampaikan yang intinya :
1. Terima kasih kami ucapkan atas aspirasi para guru-guru honorer yang saat ini mempertanyakan kejelasan status yang tidak masuk Data Base.

2. Apa yang menjadi tuntutan para guru-guru sekalian akan saya sampaikan kepada pimpinan dan Kadis Pendidikan akan kita panggil untuk membahas permasalahan ini, karna beliau juga akan berangkat ke Jakarta untuk berjumpa dengan Kemendikbud membahas kelanjutan guru-guru honorer.

3. Saya juga sudah mengikuti permasalahan ini dan bukan di Kab. Asahan saja, tapi seluruh Indonesia semua permasalahan ini sama, mereka juga menuntut kejelasan guru honorer yang tidak masuk Data Base dan memohon untuk dapat diangkat penjadi Pegawai PPPK.

4. Jadi saya berharap kepada bapak/ibu guru honorer agar bersabar, karna semua Kepala Dinas akan berangkat ke Jakarta dan membahas permasalahan ini, semoga kita sama-sama berdo’a agar semua ini dapat terselesaikan dan bapak/ibu akan jelas status ya dan bisa di upayakan masuk Data Base